Jokowi – Sosok Walikota Fenomenal

1. Profil Singkat Joko Widodo

Ir. H. Joko Widodo lahir di Surakarta, 21 Juni 1961. Lebih dikenal dengan nama julukan Jokowi, adalah Walikota Surakarta (Solo) selama dua kali masa bakti 2005-2015.
jokowi2
Jokowi meraih gelar insinyur dari Fakultas Kehutanan UGM pada tahun 1985. Ketika mencalonkan diri sebagai wali kota, banyak yang meragukan kemampuan pria yang berprofesi sebagai pedagang mebel rumah dan taman ini; bahkan hingga saat ia terpilih. Namun setahun setelah ia memimpin, banyak gebrakan progresif dilakukan olehnya. Ia banyak mengambil contoh pengembangan kota-kota di Eropa yang sering ia kunjungi dalam rangka perjalanan bisnisnya.
Di bawah kepemimpinannya, Solo mengalami perubahan yang pesat. Branding untuk kota Solo dilakukan dengan menyetujui slogan Kota Solo yaitu “Solo: The Spirit of Java”. Langkah yang dilakukannya cukup progresif untuk ukuran kota-kota di Jawa: ia mampu merelokasi pedagang barang bekas di Taman Banjarsari hampir tanpa gejolak untuk merevitalisasi fungsi lahan hijau terbuka, memberi syarat pada investor untuk mau memikirkan kepentingan publik, melakukan komunikasi langsung rutin dan terbuka (disiarkan oleh televisi lokal) dengan masyarakat. Taman Balekambang, yang terlantar semenjak ditinggalkan oleh pengelolanya, dijadikannya taman.
Jokowi juga tak segan menampik investor yang tidak setuju dengan prinsip kepemimpinannya. Sebagai tindak lanjut branding ia mengajukan Surakarta untuk menjadi anggota Organisasi Kota-kota Warisan Dunia dan diterima pada tahun 2006. Langkahnya berlanjut dengan keberhasilan Surakarta menjadi tuan rumah Konferensi organisasi tersebut pada bulan Oktober 2008 ini. Pada tahun 2007 Surakarta juga telah menjadi tuan rumah Festival Musik Dunia (FMD) yang diadakan di kompleks Benteng Vastenburg yang terancam digusur untuk dijadikan pusat bisnis dan perbelanjaan. FMD pada tahun 2008 diselenggarakan di komplek Istana Mangkunegaran.

Oleh Majalah Tempo, Joko Widodo terpilih menjadi salah satu dari “10 Tokoh 2008”. (Wikipedia)

2. Jokowi Walikota Solo

1. Jokowi selama menjadi walikota Solo, dua kali masa jabatan Jokowi tak mau ambil gajinya, -Ia sudah bersumpah, kerja di Solo adalah kerja politik, kerja derma baktinya untuk negara, ia sudah cukup kaya untuk dirinya sendiri, ia hanya ingin membereskan tata pemerintahan kota, untuk menjadi contoh pemerintahan kota yang bersih, jujur dan memanusiakan manusia.

2.Selama menjadi Walikota Solo ia tidak memanfaatkan fasilitas dinas dari pemerintah seperti mobil dinas cukup yang dipakai walikota sebelumnya, bila ke Jakarta naik taksi, tak mau petentang petenteng kayak pejabat lainnya naik mobil dijaga voorijder dan pake bendera segala, bikin macet jalanan. Dalam ruang kota ia berkedudukan sama dengan warga lainnya tak ada yang lebih, ia hanya mengurusi kota bukan menjadikan dirinya sebagai Raja yang harus dilayani. Kalo ke Jakarta ia cuman naek taksi. Baginya anggaran negara harus kembali ke rakyat dalam kondisi utuh, tak layak pejabat senang-senang rakyat sengsara.

3.Setiap hari Jokowi turun ke lapangan, melihat dan mendengar apa yang dibicarakan warganya, ia melihat seluruh kotanya, mengetahui sela-sela kotanya, ia mempelajari anatomi persoalan masyarakat setelah tau, ia bertindak cepat dan membereskan permasalahan.

4. Solo menjadi satu-satunya kota di Indonesia yang pedagang kaki lima-nya tidak digebukin, tidak digusur malah dihormati sebagai bagian warga kota dan diberikan tempat berdagang.

5. Penataan Pedagang Kaki Lima, Manajemen ruang PKL dan modernisasi Pasar Tradisional menjadi contoh di Asia Pasifik dalam UCLG (United Cities and Local Government). Bahkan UCLG menjadikan Solo sebagai training center-nya se Asia Pasifik, Kota Solo dijadikan ukuran keberhasilan kota-kota di seluruh kawasan Asia Pasifik.

6. Jika Jokowi berhasil menembus kantor di Merdeka Selatan, dan menjadi Gubernur DKI maka kebijakan pertama Jokowi adalah menyediakan Mal untuk PKL di Jakarta, ini berarti Jokowi meletakkan ekonomi rakyat sebagai landasan utamanya.

7. Hasil Prestasi Kerja Jokowi : Anggaran kesehatan yang dulunya hanya Rp. 1,4 Milyar sekarang sudah menjadi Rp. 19 Milyar. Ini artinya Perhatian Jokowi terhadap kesehatan publik luar biasa, bisa dibayangkan bila DKI Jakarta dibawah kepemimpinan Jokowi, kita bisa menyaksikan Puskesmas-Puskesmas akan lengkap pelayanan kesehatannya dan bermutu tinggi. Karena Jokowi akan melipatgandakan anggaran kesehatan publik itu.

8. Semua warga miskin kota Solo mendapatkan jaminan kesehatan. Bahkan hingga yang sakit berat sekalipun seperti cuci darah mendapatkan jaminan pemerintah, bagi warga DKI Jakarta janji Jokowi ini bisa dijadikan penawaran politik dan dijadikan kontrak politik antara Jokowi dan warga DKI, karena berapa banyak orang miskin di DKI yang susah karena anggaran kesehatan minim, berapa banyak orang-orang sakit bergelimpangan di kamar-kamar kumuh. Maka pembenahan sektor kesehatan dan jaminan kesehatan publik menjadi signifikan bila Jokowi menang, ini yang jadi pertaruhan reputasinya. -Penyediaan kesehatan murah bagi masyarakat umum.

9.Di Kota Solo orang miskin mendapatkan pendidikan gratis. Anggaran Daerah di Solo yang tadinya hanya Rp. 3,4 Milyar sekarang menjadi Rp. 23 Milyar, ini bisa bikin ketawa anak-anak DKI, anak tukang sampah, anak pemulung dan kelompok yang terpinggirkan, bahkan Jokowi bisa dikejar untuk menjangkau pendidikan bagi anak-anak yang terlantar. Ini konsekuensi dari Pasal 34 dimana anak miskin dan terlantar ditanggung negara, maka pendidikan sebagai hak hidup mereka juga harus menjadi perhatian negara. Jokowi di Solo sudah berhasil soal ini, maka di DKI Jakarta bisa dituntut untuk berhasil.

10. Jokowi berhasil menaikkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) dari Rp. 54 Milyar menjadi Rp. 154 milyar tanpa menaikkan retribusi, ini berarti jalur-jalur pungli bisa diberantas Jokowi. Bayangkan betapa besar di DKI Jakarta?

11. Jokowi sukses mengefektifkan jalur perijinan investasi dengan memotong jalur investasi dengan pelayanan satu atap, yang tadinya pengurusan 6-8 bulan, kini bisa selesai dalam 6 hari saja.

12. Jokowi menjadi walikota pelopor pembuatan KTP yang hanya butuh satu jam saja, biasanya ngurus KTP bisa 2-3 minggu. Ini artinya Jokowi mengefektifkan jam kerja masyarakat agar tidak terganggu oleh sistem birokrasi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *